Gabung WhatsApp Channel Bone Terkini
BONE, BONETERKINI.ID – Jagat media sosial diramaikan oleh isu pergantian sepihak dalam penjaringan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) utusan Sulawesi Selatan. Isu ini bergulir cepat di tengah masyarakat. Hal ini memicu tanda tanya publik terkait transparansi tim penilai di tingkat provinsi.
Awal mula polemik mencuat ketika nama Cathlyn Yvaine Lesmana asal Kota Makassar mendadak tersisih. Ia semula diproyeksikan masuk daftar tiga besar calon utusan ke Istana Negara. Namun, posisinya kemudian diklaim digantikan oleh peserta lain asal Kabupaten Jeneponto.
Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Makassar, Muhammad Fahmi, mempertanyakan mekanisme penilaian yang dinilai tertutup.
“Tim penilai kan banyak unsur, dari informasi kami himpun teman-teman tidak bisa masuk dalam ruang penilaian,” ujarnya kepada awak media.
Fahmi juga menyoroti rumor ketidakmampuan bahasa daerah yang diduga menggugurkan Cathlyn, padahal ia menguasai bahasa Inggris dan Mandarin. “Masa kalah karena tidak bisa bahasa daerah. Ini kita pertanyakan apakah bahasa daerah jadi indikator wajib dikuasai?” tanyanya.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul, menegaskan seluruh tahapan seleksi berlangsung transparan dan profesional. Ia memastikan penentuan peserta ke tingkat nasional merupakan kewenangan panitia pusat.
“Seleksi ini adalah kewenangan Pemerintah Provinsi, di mana yang diseleksi merupakan utusan terbaik dari kabupaten dan kota,” tegasnya.
Bustanul juga menepis keras narasi yang menuding adanya manipulasi atau penganuliran hasil seleksi secara sepihak.
“Kalau ada anggapan menganulir atau mengganti, logikanya harus ada pengumuman awal lalu dianulir. Faktanya, pengumuman seperti itu tidak ada,” jelas Bustanul.
Ia meminta agar setiap tudingan disertai bukti, alih-alih sekadar asumsi yang tidak berdasar. Terkait indikator, ia menjelaskan kelulusan Paskibraka nasional tidak hanya bergantung pada tingginya skor tertulis. Evaluasi mencakup uji kesamaptaan fisik, kecakapan baris-berbaris, keterampilan, hingga kepribadian.
Khusus kuota putri dari Makassar, hasil akumulasi menunjukkan peserta yang viral bukanlah peraih skor tertinggi. Ada utusan putri lain dari Makassar yang mengantongi nilai lebih baik. Bustanul memastikan seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang suku dan ras.
Guna meredam polemik, Kesbangpol Sulsel terbuka apabila DPRD Provinsi memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami berharap RDP segera dilakukan supaya ada momentum klarifikasi. Seluruh pihak yang terlibat bisa hadir agar persoalan ini menjadi clear,” tutupnya.
