Kejati Sulsel Selidiki Dugaan Penyimpangan Pokir DPRD Bone 2024-2025, Anggaran THR Guru hingga BPJS Ikut Disorot

Gabung WA Bone Terkini

Gabung

BONE, BONETERKINI.ID – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam penetapan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bone tahun anggaran 2024-2025.

Perkara tersebut menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian dalam pemaparan perkembangan penanganan tindak pidana korupsi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, di Kantor Kejati Sulsel, Senin (2/11/2026).

Baca Juga:

Polres Bone Amankan Pra Konstatering Objek Sengketa di 3 Desa

Dalam keterangannya, Muhammad Syarifuddin menyebut pihaknya menemukan indikasi adanya persekongkolan dalam proses penetapan APBD Kabupaten Bone tahun 2024.

Menurut penjelasan Kajati, terdapat program Pokir DPRD yang diduga dipaksakan masuk ke dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), meskipun program tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Iklan

Scroll untuk lanjut membaca

Kejati Sulsel kini mendalami proses penganggaran tersebut untuk mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi.

Dugaan Pokir DPRD Bone Berdampak pada Anggaran Pelayanan Publik

Dalam pemaparan tersebut, Kajati Sulsel juga menyoroti dampak masuknya anggaran Pokir yang dipersoalkan terhadap sejumlah kebutuhan penting pemerintah daerah.

Baca Juga:

Operasi Sarang Narkoba Polres Bone Sasar Empat Lokasi Hiburan Malam, Hasil Tes Urine Negatif

Muhammad Syarifuddin menyampaikan bahwa anggaran untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) guru sebesar Rp37 miliar, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemerintah Kabupaten Bone, serta BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin disebut tidak dapat terbayarkan akibat masuknya anggaran tersebut.

Untuk mengusut dugaan penyimpangan ini, Kejati Sulsel telah menggandeng ahli perencanaan APBD dan auditor.

Langkah tersebut dilakukan untuk menelusuri proses perencanaan, penganggaran, hingga penetapan program Pokir dalam APBD Kabupaten Bone.

Masih dalam Tahap Penyelidikan

Kejati Sulsel menempatkan perkara dugaan penyimpangan Pokir DPRD Bone tahun 2024-2025 pada tahap penyelidikan. Artinya, proses penanganan masih berfokus pada pendalaman informasi dan pengumpulan bahan untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana.

Dalam rilis yang disampaikan pada 2 November 2026, perkara Pokir DPRD Bone menjadi satu dari dua kasus yang sedang dibidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel pada tahap penyelidikan.

Sementara itu, kasus lainnya berkaitan dengan dugaan mafia penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan Kementerian Pertanian untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024-2025.

Penyelidikan perkara Pokir DPRD Bone menjadi perhatian karena berkaitan dengan proses penganggaran daerah serta sejumlah kebutuhan pelayanan publik.

Meski demikian, seluruh dugaan dalam perkara tersebut masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Belum ada penetapan tersangka yang diumumkan dalam pemaparan Kajati Sulsel tersebut.

Kejati Sulsel menyatakan akan terus mendalami perkara ini dengan melibatkan tenaga ahli dan auditor guna mengungkap fakta serta memastikan proses penanganan berjalan sesuai ketentuan hukum.