Setelah kelompok ibu rumah tangga, pendaftar haji terbanyak kedua di Kabupaten Bone berasal dari sektor agraris dan maritim, yakni Tani/Nelayan dengan jumlah 4.251 jemaah. Data ini kembali menegaskan identitas Bone sebagai daerah lumbung pangan dan wilayah pesisir yang tangguh. Hasil panen raya dan tangkapan laut yang melimpah terbukti mampu dikonversi menjadi tabungan spiritual oleh masyarakat pedesaan.
Di urutan selanjutnya, kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menempati posisi ketiga dengan 4.004 pendaftar, disusul oleh pegawai Swasta sebanyak 2.818 jemaah, serta kelompok profesi lainnya seperti pedagang, pensiunan, dan pelajar/mahasiswa.
Masa tunggu yang mencapai tiga dekade (30 tahun) tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pendaftar yang usianya sudah tidak lagi muda. Dari total 30 ribu lebih daftar tunggu tersebut, Siskohat mencatat terdapat 2.964 Jemaah Lansia (Lanjut Usia). Hal ini tentu membutuhkan perhatian dan kebijakan khusus dari pemerintah, seperti optimalisasi kuota prioritas lansia, agar mereka tetap memiliki kesempatan menunaikan rukun Islam kelima tersebut di sisa usianya.
Sementara itu, dari segi latar belakang pendidikan, mayoritas pendaftar haji di Bone adalah tamatan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 13.282 orang. Disusul tamatan SLTA (5.766), Strata 1/S1 (5.137), dan SLTP (4.335). Fakta ini menunjukkan bahwa niat suci berhaji melintasi segala batas tingkat pendidikan formal; dari masyarakat akar rumput hingga kaum akademisi memiliki semangat spiritual yang sama kuatnya.
Untuk tren pendaftaran di bulan Mei 2026 ini, sistem mencatat adanya 53 pendaftar baru. Meskipun angka ini terlihat menurun drastis sebesar 91,37% dibandingkan bulan sebelumnya (April 2026) yang mencatat 614 pendaftar, hal tersebut wajar terjadi mengingat data ini diambil pada minggu pertama bulan Mei (tanggal 6), sehingga akumulasi pendaftar bulan ini masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu.
Panjangnya daftar tunggu ini diharapkan tidak menyurutkan niat masyarakat Kabupaten Bone untuk terus mendaftar. Di saat yang sama, masyarakat juga menaruh harapan besar agar pemerintah pusat terus melakukan diplomasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi untuk menambah kuota haji nasional, sehingga antrean 30 tahun di Bumi Arung Palakka ini bisa berangsur-angsur dipangkas.



