Gabung WA Bone Terkini
BONE, BONETERKINI.ID – Bupati Bone Andi Asman Sulaiman memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penataan Kawasan Hutan di Aula Lateya Riduni, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Bone, Selasa (20/10/2026).
Rakor tersebut membahas penyelesaian persoalan kawasan hutan, termasuk kejelasan batas wilayah, pendataan aset, dan status lahan yang berkaitan dengan masyarakat.
Kegiatan itu dihadiri Pj. Sekretaris Daerah Bone Edy Saputra Syam, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), seluruh camat se-Kabupaten Bone, serta sejumlah pemangku kepentingan.
Dalam arahannya, Andi Asman mengatakan penataan kawasan hutan harus memberikan kepastian status lahan sekaligus mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, terutama warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan hutan.
“Ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kita di sekitar kawasan hutan,” kata Andi Asman.
Bupati Bone Tekankan Pendataan dan Kejelasan Status Lahan
Andi Asman menegaskan bahwa penataan kawasan hutan harus dilakukan secara terencana dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi setiap wilayah. Identifikasi awal diperlukan untuk memetakan kawasan, batas wilayah, kepemilikan, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurut dia, penyelesaian persoalan batas kawasan dan status lahan membutuhkan data yang akurat serta koordinasi antarpihak. Data tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah secara tepat, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ia juga meminta pemerintah desa menata pendataan aset, termasuk aset desa, kantor desa, fasilitas umum, dan lahan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Data tersebut diperlukan untuk mendukung identifikasi kondisi lahan dan proses penataan kawasan hutan.
Pemerintah desa dinilai memiliki informasi awal mengenai kondisi wilayah dan aktivitas masyarakat. Dengan data yang lengkap, potensi tumpang tindih pemanfaatan lahan dapat diketahui lebih awal sehingga penanganannya menjadi lebih efektif.
Andi Asman mengingatkan agar persoalan status lahan segera diidentifikasi dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diminta melakukan verifikasi lapangan serta menyusun langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rakor Penataan Kawasan Hutan di Bone Dorong Sinergi Pemerintah
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone mendorong penguatan koordinasi antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi diperlukan untuk memperjelas batas wilayah dan status lahan sekaligus memastikan penanganannya berjalan tertib dan sesuai dengan aturan. Kebijakan penataan juga perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
Penataan kawasan hutan di Bone diharapkan dapat mendukung pemanfaatan ruang secara tepat dan bertanggung jawab. Kejelasan status lahan akan memberikan kepastian bagi masyarakat, pemerintah desa, dan pihak terkait dalam mengelola lahan.
Dengan dukungan data yang akurat, batas wilayah yang jelas, dan koordinasi antarlembaga, Pemerintah Kabupaten Bone berharap penataan kawasan hutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan hutan dan keberlanjutan lingkungan.
Tinggalkan Balasan