 |
| Menteri Keuangan, Sri Mulyani. |
BONE, BONETERKINI.ID – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fadel Muhammad mendesak Jokowi agar memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran kecewa atas keputusan yang diambil.
Pimpinan MPR itu mengungkapkan dua alasan ketidak puasannya atas kebijakan itu, yaitu pemangkasan anggaran MPR dan ketidakhadiran dalam beberapa kali rapat dengan MPR.
“Menteri keuangan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi dengan MPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diisi oleh 575 anggota DPR RI dan 136 anggota DPD RI,” ungkapnya.
Sementara itu Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo merespon protes dari pimpinan MPR dan membeberkan alasan pemotongan anggaran dan ketidakhadiran atasannya dalam rapat.
“Undangan rapat dua kali yaitu tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan rapat internal Presiden yang harus dihadiri, sehingga diwakili Wakil Menteri Keuangan,” ungkap Yustinus.
Sementara agenda rapat kedua Sri Mulyani dan MPR, tertunda pasalnya terdapat pertemuan secara bersamaan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
“Tanggal 28 September 2021, bersamaan dengan rapat Banggar DPR membahas APBN dan Menkeu harus hadir, dengan demikian diputuskan rapat dengan MPR ditunda,” ujar Yustinus.
Sementara pemotongan anggaran MPR oleh Kementerian Keuangan dilakukan karena adanya pengalihan dana untuk pemulihan dampak COVID-19 dikarenakan biaya rawat pasien yang melonjak tinggi dari Rp 63,51 T menjadi Rp 96,86 T, akselerasi vaksinasi Rp 47,6 T dan pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.
“Mengenai anggaran MPR. Seperti diketahui tahun 2021 Indonesia menghadapi lonjakan Covid-19 akibat varian Delta. Seluruh anggaran kementerian/lembaga harus dilakukan refocusing 4 kali,” kata Yustinus.
Karena adanya beberapa penyesuaian yang dilakukan akhirnya anggaran MPR direvisi namun tetap dengan mengakomodir jalannya program-program di MPR.
“Anggaran untuk pimpinan dan kegiatan MPR tetap didukung sesuai mekanisme APBN,” tutup Yustinus.
Tinggalkan Balasan