Gabung WhatsApp Channel Bone Terkini
BONE, BONETERKINI.ID – Tingkat kemiskinan Sulsel 2025 resmi turun ke 7,60 persen atau 698,13 ribu orang, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan. Angka ini menyusut 38,35 ribu orang (turun 0,46 persen poin) dibandingkan Maret 2024 yang tercatat 736,48 ribu orang (8,06 persen). Dibandingkan September 2024 (711,77 ribu orang atau 7,77 persen), tren penurunan tingkat kemiskinan Sulsel 2025 tetap konsisten.
Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, menegaskan capaian ini merupakan yang terendah dalam enam tahun terakhir, sejak 2020. “Angka kemiskinan Sulsel per Maret 2025 sebesar 698,13 ribu orang atau 7,60 persen. Ini merupakan angka terendah sejak 2020. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jelas terlihat penurunan,” ujarnya dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik (BRS), Jumat, 25 Juli 2025.
Secara spasial, disparitas kota–desa ikut membaik. Di perkotaan, tingkat kemiskinan turun ke 5,14 persen dari 5,21 persen pada September 2024. Di perdesaan, terjadi penurunan dari 10,11 persen menjadi 9,88 persen per Maret 2025. Meski demikian, gini ratio—indikator ketimpangan pengeluaran—naik tipis dari 0,360 (September 2024) menjadi 0,363 pada Maret 2025, menunjukkan tantangan ketimpangan masih nyata meski tingkat kemiskinan Sulsel 2025 menurun.
Jika dibandingkan angka nasional yang berada di 8,47 persen, Sulsel tercatat lebih rendah. Namun pemerintah provinsi tetap dituntut menjaga keberlanjutan penurunan sekaligus mengoreksi kenaikan ketimpangan.
Strategi Pemprov Tekan Laju Peningkatan Jumlah Warga Miskin di Sulsel 2025
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi menyiapkan strategi penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter”, yang dirumuskan dalam tiga pilar utama.
Pilar pertama adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Selain itu, bantuan sosial tepat sasaran berbasis data kesejahteraan juga menjadi fokus, termasuk pembangunan rumah layak huni serta perlindungan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan kepala keluarga.
Pilar kedua adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Strategi ini dilakukan dengan pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal, pelatihan keterampilan kerja terutama bagi generasi muda, serta perluasan akses permodalan usaha mikro. Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian dengan penerapan teknologi tepat guna.
Sementara itu, pilar ketiga adalah penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Intervensi dilakukan pada wilayah spesifik berbasis data spasial, disertai penataan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan tertinggal. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar difokuskan untuk membuka keterisolasian wilayah, dengan pendekatan integratif dan multisektor di daerah-daerah miskin ekstrem.
Ketiga pilar tersebut hanya akan efektif jika ditopang penguatan tata kelola yang terintegrasi, mulai dari akurasi data, koordinasi lintas sektor, hingga monitoring capaian program di level mikro. Dengan fondasi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga tren positif penurunan tingkat kemiskinan Sulsel 2025 sekaligus menahan laju kenaikan ketimpangan.
