 |
| Ilustrasi. |
BONE, BONETERKINI.ID – Demi mengantisipasi dampak dari lonjakan inflasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan anggaran hingga mencapai Rp15 miliar.
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022.
Kepala BKAD Sulsel Muhammad Rasyid merincikan dana tersebut mulai dari Rp2 miliar untuk bantuan sosial, Rp10,5 miliar untuk penciptaan lapangan kerja, dan Rp2,5 miliar untuk subsidi transportasi umum.
“Sesuai arahan bapak gubernur, pemprov melakukan beberapa langkah dalam mengatasi inflasi. Fokus utamanya, bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Muhammad Rasyid.
Menurutnya penciptaan lapangan kerja, akan dilakukan dengan padat karya dalam beberapa pekerjaan ruas jalan Provinsi di Sulsel.
“Gubernur terus mendorong bagaimana program padat karya yang bisa menyentuh dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” tuturnya.
Sementara untuk bantuan subsidi transportasi, akan dilakukan verifikasi terkait kelengkapan berkas perusahaan termasuk rencana selisih kenaikan tarif dari angkutan antar kabupaten khususnya kelas ekonomi.
“Untuk subsidi transportasi ini akan menyasar bagi angkutan umum antar kabupaten yang melayani kelas ekonomi. Kalau bantuan sosial, juga sementara dilakukan verifikasi calon penerima bansos sesuai data DTKS Kemensos,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan